Yogyakarta – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 resmi dipusatkan di Yogyakarta. Pilihan ini dipandang sebagai langkah strategis KPK untuk memperluas pengaruh agenda antikorupsi hingga ke daerah, sekaligus menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya urusan pusat.
Gelaran yang berlangsung 6–9 Desember 2025 ini menghadirkan rangkaian kegiatan terbuka bagi publik dengan skala yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemindahan lokasi dari Jakarta menjadi sorotan, mengingat selama ini Ibu Kota selalu menjadi pusat peringatan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa keputusan membawa Hakordia keluar dari Jakarta merupakan pesan politik yang jelas: integritas harus menjadi budaya nasional, bukan hanya jargon tingkat pusat. “Tidak dilakukan hanya di gedung ruangan yang formal, tapi dengan beberapa kegiatan seperti expo gratis dan hiburan budaya masyarakat,” ujarnya di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta, Sabtu (6/12/2025).
Yogyakarta Dipilih karena Kriteria Strategis
Setyo menilai Yogyakarta memiliki modal kuat dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Selain dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata, daerah ini juga dinilai memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang relatif baik.
“Ini kota pendidikan, kota wisata, dan tata kelola pemerintahannya juga relatif bagus,” jelasnya.
Pemilihan Yogyakarta dipandang sebagai upaya KPK menyasar kelompok muda, komunitas kreatif, serta masyarakat sipil yang selama ini menjadi tulang punggung gerakan antikorupsi. Dengan melibatkan publik secara luas melalui pawai budaya, expo, dan pertunjukan seni, KPK ingin momentum Hakordia tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi gerakan politik kebangsaan.
Dorong Pemerintah Daerah Tingkatkan Integritas
Setyo berharap pelaksanaan Hakordia di Yogyakarta dapat memberi tekanan moral bagi pemerintah daerah lain untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen integritas. KPK, menurutnya, tidak menutup kemungkinan membawa Hakordia ke kota-kota lain sebagai bentuk pemerataan agenda pengawasan dan pendidikan antikorupsi.
Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, peringatan tahun ini menjadi ajang konsolidasi nasional. KPK mendorong pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mempercepat agenda pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. (Yud)