Yogyakarta – DPRD DIY mendukung penuh pengadaan becak listrik sebagai transportasi ramah lingkungan di kawasan Malioboro. Selain menjaga citra wisata, kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pengayuh becak.
Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ir. Imam Taufik, menyatakan inisiatif ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat identitas pariwisata Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro.
“DIY akan mengimplementasikan becak yang pro-hijau. Harapannya, ini menjadi tulang punggung bagi para pengayuh becak agar secara ekonomi mereka bisa hidup layak,” ujar Imam Taufik saat ditemui di DPRD DIY, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, becak listrik dapat menjadi solusi strategis untuk menggantikan becak motor (bentor) yang selama ini dianggap kurang ramah lingkungan. Mesin bentor yang umumnya sudah berusia tua dinilai menyumbang polusi udara dan tidak sejalan dengan konsep kawasan wisata berkelanjutan.
Meski demikian, Imam menegaskan bahwa penerapan becak listrik harus didahului kajian komprehensif, terutama dari sisi ekonomi dan keberlanjutan usaha, agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi para pengayuh becak.
Usulan Pembiayaan Lewat Dana Keistimewaan
Terkait pembiayaan, DPRD DIY mendorong agar pengadaan becak listrik tidak sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imam menyarankan optimalisasi Dana Keistimewaan (Danais) sebagai sumber pendanaan utama.
Selain pengadaan unit becak, ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di titik-titik pangkalan becak agar operasional berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perlu Aturan Operasional yang Jelas
Imam turut menyoroti fakta bahwa sejumlah bantuan becak listrik yang telah diberikan sebelumnya tidak tampak beroperasi di lapangan. Untuk itu, ia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DIY melakukan pendataan aset secara menyeluruh sekaligus menyusun kebijakan operasional yang tegas.
“Harus ada kebijakan khusus agar eksistensi mereka terlihat, terutama penekanan operasional di kawasan Malioboro,” tegasnya.
Antisipasi Penurunan Anggaran 2026
Selain isu transportasi, DPRD DIY juga mencermati proyeksi penurunan dana transfer daerah pada tahun 2026. Menghadapi kondisi tersebut, Imam menyebut DPRD mendorong dua langkah strategis.
Pertama, memperkuat sinergi dengan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang selama ini bergantung pada APBD. Kedua, mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih efisien dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hingga saat ini, baru Bank BPD DIY yang kontribusinya signifikan terhadap PAD. BUMD lainnya masih perlu terus didorong agar lebih produktif,” pungkasnya. (Yud)