Yogyakarta – Tanggal 4 Januari 1946 tercatat dalam lembaran sejarah sebagai salah satu momen paling krusial bagi kelangsungan hidup Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Hari itu, Yogyakarta resmi memikul tanggung jawab besar sebagai ibu kota sementara negara, setelah Jakarta tidak lagi aman akibat cengkeraman pasukan Sekutu dan NICA (Netherland Indies Civil Administration).
Kepindahan ini bukanlah sebuah seremoni yang megah, melainkan sebuah operasi penyelamatan pemerintahan yang dilakukan secara rahasia dan penuh risiko.
Jakarta yang Terkepung
Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, situasi keamanan di Jakarta memburuk dengan cepat. Pasukan Sekutu (AFNEI) yang diboncengi oleh tentara Belanda (NICA) mulai menduduki titik-titik strategis di Jakarta. Teror terhadap para pemimpin bangsa menjadi pemandangan sehari-hari. Upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan intimidasi terhadap Presiden Soekarno membuat jalannya roda pemerintahan pusat nyaris lumpuh.
Melihat kondisi yang semakin genting, pada akhir Desember 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirimkan surat resmi kepada Presiden Soekarno. Keduanya menawarkan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sementara.
Dalam surat tersebut, Sultan menjamin keamanan dan seluruh biaya operasional pemerintahan Republik akan ditanggung oleh pihak Keraton Yogyakarta.
Operasi Kereta Api Luar Biasa (KLB)
Keputusan besar diambil dalam rapat terbatas di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, pada 1 Januari 1946. Disepakati bahwa pemerintah akan “berhijrah” ke Yogyakarta.
Pada malam hari tanggal 3 Januari 1946, sebuah kereta api disiapkan secara diam-diam di jalur belakang rumah Presiden. Untuk menghindari kecurigaan patroli NICA, lampu kereta dimatikan total.
Rombongan yang terdiri dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, para menteri, serta keluarga mereka, masuk ke gerbong dengan sangat hati-hati.
Tepat tengah malam, kereta tersebut merayap keluar dari Jakarta. Perjalanan ini penuh ketegangan karena harus melewati wilayah-wilayah yang dijaga ketat oleh musuh. Namun, berkat keberanian para masinis dan koordinasi pejuang, kereta berhasil meluncur menuju Yogyakarta.
Sambutan di Stasiun Tugu
Setelah menempuh perjalanan selama belasan jam, rombongan tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta, pada pagi hari tanggal 4 Januari 1946. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Dengan tibanya rombongan kepresidenan, secara otomatis status ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta. Presiden Soekarno kemudian menempati bekas gedung kediaman Gubernur Belanda (sekarang Gedung Agung) sebagai istana kepresidenan, sementara Mohammad Hatta menempati gedung yang kini menjadi Istana Kepresidenan Yogyakarta lainnya.
Yogyakarta: “Benteng” Terakhir Republik
Kepindahan ke Yogyakarta terbukti menjadi langkah politik yang jenius.
Yogyakarta yang dikelilingi oleh kekuatan militer rakyat dan dukungan penuh dari monarki lokal memberikan ruang bagi para pemimpin untuk kembali berdiplomasi dengan dunia internasional tanpa tekanan langsung dari monarki Belanda di Jakarta.
Selama hampir empat tahun (1946-1949), Yogyakarta menjadi pusat perlawanan diplomatik dan militer. Di kota ini pula, berbagai peristiwa besar terjadi, mulai dari Agresi Militer Belanda hingga lahirnya Oeang Republik Indonesia (ORI).
Kini, setiap tanggal 4 Januari, bangsa Indonesia mengenang peristiwa tersebut bukan hanya sebagai kepindahan administratif, tetapi sebagai simbol solidaritas antara rakyat, raja, dan pemimpin nasional dalam mempertahankan kedaulatan. Tanpa keberanian Yogyakarta membuka pintunya di saat kritis, sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin akan menuliskan cerita yang sangat berbeda. (*)