Yogyakarta – Di balik seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Jumat (9/1), tersimpan ironi pembangunan yang mencolok. Meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia mencapai 39 persen, kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi daerah, terutama ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan pangan.
SDM Lokal Masih Jadi Penonton
Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan fakta mencemaskan terkait penyerapan tenaga kerja di kawasan industri Halmahera Tengah. Dari sekitar 100 ribu pekerja yang terserap, baru 30 persen merupakan warga lokal. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya daya saing SDM daerah dalam menghadapi industri berskala besar.
“Penguatan kapasitas SDM lokal menjadi pekerjaan penting agar masyarakat dapat mengambil peran lebih besar,” ujar Sherly.
Persoalan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan, termasuk UGM, untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, tetapi juga mampu mengisi posisi strategis di sektor industri.
Paradoks Ketahanan Pangan
Ironi pembangunan juga terlihat dari sektor pangan. Meski Maluku Utara menyumbang sekitar 50 persen produksi nikel nasional, provinsi ini justru masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Sebanyak 80 persen kebutuhan pangan Maluku Utara didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, sementara sektor fundamental seperti pertanian dan perikanan belum berkembang optimal.
Ketergantungan ini berpotensi memperlemah struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang. Apalagi, rencana pengembangan industri baterai kendaraan listrik dikhawatirkan justru memperkuat ketimpangan apabila tidak dibarengi kemandirian pangan dan penguatan sektor produktif lainnya.
Efektivitas KKN Dipertanyakan
UGM mencatat telah menurunkan 18 unit Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku Utara. Namun, efektivitas program tersebut dalam mengubah struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan masih menjadi sorotan.
Selama ini, KKN kerap dipersepsikan sebagai program pengabdian yang bersifat temporer. Tanpa integrasi riset terapan yang menjawab persoalan hilirisasi industri dan ketahanan pangan, keterlibatan akademisi berisiko hanya menjadi formalitas pembangunan.
Tantangan Implementasi Kerja Sama
Publik kini menunggu realisasi konkret dari kerja sama UGM dan Pemprov Maluku Utara. Sejumlah agenda strategis yang dinilai krusial antara lain:
-
Afirmasi pendidikan, khususnya pemberian akses bagi putra-putri Maluku Utara ke program studi strategis.
-
Riset terapan pertanian, untuk mentransformasi lahan di sekitar kawasan tambang menjadi lahan produktif.
-
Industrialisasi berkeadilan, agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi buruh, tetapi juga pelaku utama dalam ekosistem industri baterai kendaraan listrik.
Pertumbuhan ekonomi 39 persen memang menjadi capaian luar biasa. Namun tanpa pemerataan dan penguatan SDM yang signifikan, angka tersebut dikhawatirkan hanya menjadi statistik yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Maluku Utara. (Yud)