Solo – Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas. Lembaga Dewan Adat (LDA) bersama pihak Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan melakukan aksi penggantian gembok di sejumlah titik kompleks Keraton pada Jumat (16/1/2026) sore.
Aksi ini merupakan respons atas tindakan serupa yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Pakubuwono (PB) XIV Purbaya. Diketahui, utusan dari pihak Purbaya sempat menggerinda gembok secara paksa dan menggantinya dengan gembok baru.
Ketua Eksekutif LDA Keraton Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi, menegaskan bahwa pembatasan akses yang dilakukan oleh pihak Purbaya melalui penggantian gembok tersebut sangat merugikan banyak pihak.
“Digembok-gembok paksa itu merugikan masyarakat, juga mengganggu program konservasi,” ujar KPH Eddy.
Menurutnya, penguasaan akses secara sepihak tersebut berdampak langsung pada operasional Museum Keraton yang sempat ditutup untuk publik. Hal ini membuat warga maupun wisatawan tidak bisa menikmati peninggalan sejarah Keraton. Selain itu, upaya pelestarian bangunan cagar budaya (konservasi) juga terhambat karena akses petugas menjadi terbatas.
Aksi saling ganti gembok atau “drama gembok” ini terjadi hanya beberapa saat setelah adanya upaya mediasi informal.
Sebelumnya pada siang hari yang sama, dua pihak yang berselisih, yakni PB XIV Purbaya dan PB XIV Hangabehi (yang didukung LDA), sempat bertemu dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai salat Jumat di Masjid Agung Keraton Solo.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran berpesan agar kondusivitas di lingkungan Keraton tetap dijaga sehingga aset budaya yang ada bisa terus dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Namun, eskalasi ketegangan justru kembali meningkat pada sore harinya dengan adanya aksi penggantian gembok oleh LDA.
Hingga saat ini, situasi di Keraton Solo masih menjadi perhatian publik, terutama terkait kepastian akses museum dan kelanjutan program revitalisasi bangunan cagar budaya yang sedang berjalan. (Yud)