Surakarta – Langkah menuju rekonsiliasi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terus diupayakan dari berbagai sisi di tengah dinamika suksesi yang memanas. Pelaksana (Panembahan Agung) Keraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, baru saja menerbitkan enam instruksi tegas untuk menertibkan lingkungan internal keraton. Di saat yang sama, kubu SISKS Pakubuwono (PB) XIV Purbaya melakukan langkah diplomasi dengan menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta.
Enam Instruksi Penertiban Tedjowulan
Usai menerima SK dari Menteri Kebudayaan sebagai Pelaksana Tugas Keraton, KGPH Tedjowulan langsung mengambil tindakan nyata guna menciptakan kondusivitas. Enam poin instruksi yang dikeluarkan pada 19 Januari 2026 tersebut bertujuan untuk menghentikan penguasaan aset secara sepihak dan meredam perselisihan keluarga.
”Rencana jangka pendek ya rukun dulu, rukun kompak jadi baik. Saya akan bersama-sama dengan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta untuk membesarkannya,” ujar Tedjowulan saat ditemui di Keraton Surakarta.
Intruksi tersebut ditujukan kepada elemen-elemen utama keraton, termasuk putra-putri mendiang PB XII dan PB XIII. Tedjowulan menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk pertengkaran dan penguasaan akses secara ilegal agar proses revitalisasi keraton yang didukung pemerintah dapat berjalan totalitas tanpa hambatan.
Kubu PB XIV Purbaya Temui Sufmi Dasco
Sementara itu, dinamika juga terjadi di ibu kota. Perwakilan kubu SISKS Pakubuwono XIV Purbaya terpantau mendatangi Kompleks Parlemen untuk menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu (21/1/2026). Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya mencari jalan keluar agar konflik internal keraton dapat diselesaikan secara harmonis.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Purbaya menyampaikan keinginan agar Keraton Solo bisa kembali rukun. Langkah ini diambil menyusul keberatan mereka sebelumnya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terkait penunjukan pelaksana tugas di keraton yang dianggap tidak melibatkan pihak mereka secara transparan.
Meskipun sempat terjadi ketegangan saat penyerahan SK oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon beberapa waktu lalu, upaya komunikasi mulai dibuka oleh kedua belah pihak. Tedjowulan mengaku selalu membuka pintu komunikasi dengan kubu Purbaya setiap hari demi mewujudkan persatuan.
Hadirnya negara melalui Kementerian Kebudayaan dan keterlibatan tokoh politik di tingkat pusat diharapkan mampu menjadi penengah dalam memastikan pelestarian cagar budaya Keraton Surakarta tetap terjaga tanpa terganggu oleh konflik internal keluarga yang berkepanjangan. (Yud)