Yogyakarta – Rapat Paripurna DPRD DIY pada Selasa (9/9) memanas saat Fraksi PDI-P dan PKS menyoroti anggaran RAPBD 2026. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS secara khusus memberikan pandangan kritis terkait kebijakan efisiensi APBN yang berpotensi memengaruhi pendapatan daerah, termasuk Dana Keistimewaan.
Kekhawatiran Fraksi PDI Perjuangan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Setia Rahayu, menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah akibat kebijakan efisiensi APBN. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan publik di DIY.
Selain itu, Yuni menyoroti tema pembangunan daerah tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.” Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, agar manfaatnya dirasakan semua, termasuk kelompok rentan,” tegasnya.
Pandangan Fraksi PKS
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Amir Syarifudin, mengapresiasi tema pembangunan yang diusung Gubernur DIY. Ia berharap target pembangunan benar-benar terwujud, khususnya dalam penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM di kawasan selatan.
Amir juga menyoroti kondisi makro ekonomi DIY yang dinilai cukup positif. Pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi terkendali, serta penurunan angka pengangguran disebutnya sebagai capaian yang perlu dijaga agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan enam fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yaitu:
- Penurunan tingkat kemiskinan.
- Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.
Tema pembangunan dan enam prioritas tersebut menegaskan komitmen DIY dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta menekankan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga merata dan berkualitas. (Yud)