Semarang – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) secara resmi menarik diri dari keanggotaan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan. Keputusan ini diumumkan sehari setelah penutupan Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan ke-XVIII yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025.
Langkah BEM Undip ini mengikuti jejak BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lebih dulu menyatakan keluar dari aliansi dengan alasan serupa. Kedua organisasi mahasiswa menilai forum Munas telah kehilangan ruh perjuangan rakyat dan justru menjadi ajang kompromi dengan kekuasaan.
Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyayangkan kehadiran para pejabat, aparat, dan bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam forum mahasiswa yang seharusnya menjadi ruang reflektif dan strategis. Kehadiran mereka disertai karangan bunga ucapan selamat dari Kepala BIN Daerah Sumatera Barat yang terpajang di depan ruang sidang utama Munas.
Menurut Ariq, kehadiran simbol-simbol kekuasaan tersebut sangat tidak pantas, terutama di tengah maraknya represi terhadap aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah. Ia menilai forum Munas gagal membahas eskalasi gerakan mahasiswa dan justru menjadi panggung politik praktis yang jauh dari nilai-nilai intelektual dan perjuangan kolektif.
“Padahal, adanya Munas untuk untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Akan tetapi, yang dihadirkan hanya politik praktis belaka dengan berebut kekuasaan.” ujar Ariq.
Aliansi BEM Se-Undip pun telah melakukan musyawarah internal dan secara bulat menyepakati penarikan diri dari aliansi nasional tersebut. BEM Undip menyatakan tidak ingin menjadi bagian dari kemunduran arah gerakan mahasiswa yang kini dinilai lebih sibuk dengan perebutan jabatan ketimbang membela aspirasi rakyat.
Ariq mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia untuk berefleksi dan kembali pada prinsip perjuangan yang menjunjung integritas, demokrasi, dan independensi dari intervensi kekuasaan.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Dharma Andalas selaku tuan rumah, Rifaldi, menyampaikan bahwa kehadiran para pejabat dan aparat merupakan bagian dari prosedur pembukaan acara karena lokasi menginap peserta di Asrama Haji mensyaratkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar. Ia mengklaim bahwa hal itu tidak mengganggu independensi mahasiswa.
Rifaldi juga menyebut karangan bunga dari BIN Daerah Sumbar datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan panitia, dan langsung diturunkan setelah menimbulkan polemik.
Selain kritik soal kehadiran pejabat, Munas kali ini juga diwarnai kericuhan antar peserta yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka. Perseteruan itu dipicu oleh konflik internal dalam pemilihan pengurus, memperkuat kesan bahwa forum telah kehilangan substansi perjuangan dan terjebak dalam perebutan kekuasaan semu.
Munas BEM SI Kerakyatan ini diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, UGM, Undip, ITB, ITS, UNNES, dan Universitas Mulawarman.
BEM Undip menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama rakyat dan menjaga independensi gerakan mahasiswa dari intervensi kekuasaan dalam bentuk apapun. (An)