Yogyakarta – Program pemberian makanan bergizi bagi siswa sekolah dinilai belum akan berdampak optimal jika tidak diimbangi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, justru masih menghadapi persoalan mendasar yang hingga kini belum tuntas.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, dalam diskusi kebijakan pendidikan di Yogyakarta, Rabu (29/1/2026). Ia menilai fokus pemerintah yang besar pada pemenuhan gizi murid perlu dibarengi kebijakan yang adil terhadap para pendidik.
“Tujuan memberi makan bergizi itu agar anak siap menerima pelajaran. Tapi pertanyaannya sederhana: siapa yang memberi pelajaran itu? Kalau muridnya bergizi, tetapi gurunya tidak ‘bergizi’ dalam arti kesejahteraan dan kapasitasnya, pendidikan mustahil berjalan optimal,” kata Dwi Wahyu.
Menurutnya, logika pembangunan pendidikan tidak boleh timpang. Konsentrasi murid memang penting, tetapi kualitas pengajaran tetap sangat ditentukan oleh kondisi guru.
Ribuan Guru Bergaji Tak Layak.
Dwi menyoroti ironi kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Ia mengungkapkan, masih terdapat sekitar 5.000 guru yang rata-rata hanya menerima gaji sekitar Rp500.000 per bulan. Bahkan, sebagian di antaranya bergantung pada honor dari sumbangan Komite Sekolah.
“Kondisi ini memalukan bagi pemerintah. Kita bicara pendidikan berkualitas, tetapi guru masih dipaksa bertahan dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan pengangkatan guru menjadi PPPK maupun regulasi lain belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan. Menurutnya, negara harus hadir dengan aturan yang jelas, adil, dan berkelanjutan.
“Tidak bisa guru dituntut profesional, tetapi perlindungan ekonominya diabaikan,” tegasnya.
Tantangan Guru di Era Kecerdasan Buatan
Selain soal ekonomi, Dwi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru di tengah perubahan zaman, terutama di era kecerdasan buatan (AI). Guru, kata dia, tidak lagi cukup mengajar secara tekstual dan kaku.
“Guru sekarang tidak bisa hanya mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Mereka harus kreatif, adaptif, dan menguasai teknologi,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar menyediakan pelatihan berkelanjutan, beasiswa peningkatan kompetensi, serta fasilitas pendukung seperti laptop dan akses teknologi.
Literasi digital, menurutnya, menjadi kebutuhan dasar agar guru tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan muridnya sendiri.
Kritik Sekolah Unggulan dan Pentingnya Peran Keluarga
Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga mengkritisi konsep “sekolah unggulan” yang dinilainya berpotensi melahirkan diskriminasi. Standar nilai akademik, menurutnya, tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kualitas sekolah.
“Label unggulan sering kali hanya menguntungkan anak-anak yang sejak awal sudah punya fasilitas. Ini tidak adil bagi anak-anak lain,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Peran keluarga tetap krusial dalam membentuk karakter dan kualitas anak.
“Pendidikan yang paling dasar justru ada di rumah. Anak yang berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas. Karena itu, kolaborasi antara guru dan orang tua harus diperkuat,” kata Dwi.
Perjuangan Insentif Guru Lewat Danais
Ke depan, DPRD DIY tengah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais).
Dwi menyebutkan, pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk membahas keleluasaan daerah dalam memberikan perlindungan dan insentif bagi guru.
Ia berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi yang jelas terkait hak dan kewajiban guru, siswa, serta orang tua.
“Kalau ekosistemnya jelas dan adil, pendidikan di Yogyakarta, bahkan Indonesia, baru bisa benar-benar berdaya,” pungkasnya. (Yudah P/d)