Yogyakarta – Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) menyerukan agar Pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan perlindungan terhadap industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri. Hal ini menyusul penerapan tarif timbal balik (reciprocal tarif) oleh Pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan berdampak besar pada kelangsungan industri lokal.
Ketua Umum Aspaki, Imam Subagyo SE, menilai bahwa kebijakan tarif dari AS merupakan langkah strategis demi kepentingan nasional mereka. Karena itu, menurutnya, Indonesia juga perlu mengambil sikap serupa demi menjaga ketahanan industrinya sendiri.
“Penerapan tarif timbal balik merupakan inisiatif pemerintah AS untuk melindungi kepentingan negaranya (secara khusus untuk mengembalikan industri ke negaranya). Karena itu Pemerintah Indonesia juga seyogyanya memiliki sudut pandang yang sama yaitu memprioritaskan perlindungan kepada industri dalam negeri dalam menyikapi masalah ini,” ujar Imam.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaku industri alkes telah terbiasa menghadapi berbagai tantangan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga, kebijakan tarif yang muncul saat ini tidak terlalu mengejutkan, terutama karena kebijakan tersebut tidak hanya menyasar Indonesia, tetapi juga banyak negara mitra dagang lainnya.
“Saat ini, kami menunggu tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ‘ancaman’ ini. Kami ingin memberikan beberapa masukan kepada pemerintah,” tegas Imam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Pertek dan TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional’ yang digelar Senin (5/5/2025) di Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM.
FGD ini diselenggarakan oleh Aspaki dan Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (Hipelki), bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kemandirian Alkes sebagai Pilar Ketahanan Nasional
Ketua Umum Hipelki, dr. Randy H. Teguh, MM, juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian dan ketahanan industri alat kesehatan nasional. Menurutnya, kekuatan industri alkes tidak hanya mendukung ketahanan sektor kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara menyeluruh.
Tak hanya itu, Guru Besar sekaligus pakar kebijakan kesehatan dari FK-KMK UGM, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, turut mengangkat permasalahan mendasar yang dihadapi sistem kesehatan nasional. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan serius antara tuntutan adopsi teknologi canggih di rumah sakit dan keterbatasan kemampuan pembiayaan.
“Rumah sakit terus didorong mengadopsi teknologi modern, namun tarif JKN sering tidak mencukupi untuk menutupi biaya investasi dan overhead-nya,” ujar Laksono.
Ketimpangan inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam menyusun kebijakan yang berpengaruh pada keberlangsungan industri kesehatan nasional. (Yud)
