Di Fakultas Hukum UGM, ketegangan politik terasa kental. Diskusi tentang “Hubungan Sipil dan Militer dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI” baru saja berakhir. Ruang diskusi dipenuhi oleh desas-desus, sementara matahari Yogyakarta sejak pagi tak nampak
Saya berjalan keluar bersama Grace Sofia Reyes, perempuan berdarah Filipina, jurnalis dari media mainstream Sydney. Saya biasa memanggilnya Menyèng. Langkahnya cepat, seolah ingin segera mencerna semua informasi yang baru didengarnya.
“Saya masih bingung, mengapa setelah Reformasi yang begitu heroik, bayangan militer masih terasa begitu kuat, bahkan dalam setting politik yang baru ini?” tanya Menyèng, saat kami hendak menuju Condongcatur.
“Itu karena reformasi di sini, lebih mirip kompromi yang panjang daripada revolusi total. Dan kompromi ini pulalah yang kita temukan dalam setiap rezim pasca-Orde Baru,” jawab saya.
Kami tiba di sebuah kedai kopi di Condongcatur, jauh dari hiruk pikuk kampus. Ada nuansa aroma kopi yang disangrai di tempat.
“Mari kita mulai dari akarnya,” ujar saya, setelah kopi dan pisang goreng plain tanpa toping terhidang. “Untuk memahami peran Militer dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini, kita tidak bisa lepas dari tiga hal: Tesis Harold Crouch, Fasisme Jepang, dan Kompromi Pasca-Soeharto.”
Saya melanjutkan, “Analisis Harold Crouch tentang Angkatan Darat dan Politik Orde Baru adalah kitab wajib. Crouch menunjukkan bahwa militer, khususnya Angkatan Darat, telah menjadi pilar sentral kekuasaan, bukan sekadar alat pertahanan. Ini berakar dari ambiguitas peran mereka sejak kemerdekaan. Karena militerlah yang berjuang, mereka merasa berhak menjadi ‘penjaga’ dan ‘penentu’ arah bangsa. Inilah Dwifungsi ABRI—peran sosial-politik yang melegalkan perwira menduduki jabatan sipil, dari menteri hingga kepala desa. Militer dan politik menjadi satu tubuh.”
“Dan di bawah Orde Baru, Doktrin Dwifungsi ini dijadikan instrumen hegemonik, kan?” sela Grace.
“Ya, dan ini diperkuat oleh tradisi yang lebih tua. Ingat pengaruh fasisme Jepang di Indonesia menjelang akhir PD II. Jepang menanamkan etos militeristik yang kaku melalui pelatihan PETA (Pembela Tanah Air)—disiplin absolut, hierarki tak terbantahkan, dan konsep Panglima yang di atas segalanya. Filosofi ini menyerap ke dalam DNA awal militer Indonesia. Jadi, ketika Soeharto menerapkan Orde Baru, ia hanya melegitimasi dan memperkuat tradisi militeristik yang sudah tertanam kuat: bahwa kekuasaan sipil itu lemah, dan hanya militer yang mampu menjamin stabilitas.”
“Lalu, datanglah Reformasi ’98,” kata saya, “Secara de jure, Dwifungsi dihapus. TNI dan Polri dipisah. Militer dilarang berpolitik praktis. Tapi inilah bagian yang paling penting : reformasi ini penuh dengan kompromi politik di setiap rezim.”
Saya mulai merinci:
“Di Era Transisi – Habibie, Gus Dur, Megawati : Reformasi TNI berjalan, tapi diwarnai ketidakstabilan politik sipil. Kelemahan otoritas sipil ini justru memberikan ruang tarik ulur. Militer keluar dari parlemen, tapi purnawirawan tetap aktif di partai politik. Pemisahan TNI/Polri terjadi, tapi penguatan kontrol sipil, seperti reformasi peradilan militer, berjalan lambat atau tertunda”
“Kemudian diEra SBY”, lanjut saya: “Mantan Jenderal yang terpilih secara demokratis. Ini adalah kompromi yang unik. Kehadiran seorang purnawirawan di pucuk pimpinan sipil secara tidak langsung memberikan safe passage bagi institusi militer. Reformasi mandeg karena adanya kompromi implisit di mana militer kembali ke barak, tetapi tidak ada punishment atas pelanggaran HAM masa lalu yang serius, dan ruang jabatan sipil untuk purnawirawan tetap terbuka lebar”.
“Naaah…Era Jokowi: Ini era kompromi kooptatif. Presiden Jokowi, seorang sipil tanpa latar belakang militer atau partai politik kuat, harus mengamankan stabilitas. Caranya? Melibatkan purnawirawan dan bahkan perwira aktif dalam jabatan sipil dan birokrasi yang strategis—Kementerian, BUMN, dan lembaga-lembaga yang secara legal seharusnya diisi sipil. Ini disebut relaksasi UU TNI melalui Peraturan Presiden, yang oleh kritikus dilihat sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi”,
“Dan sekarang, Pemerintahan Prabowo-Gibran?” tanya Menyèng, matanya menyipit penuh perhatian”.
“Sekarang, Grace, nganu…apaaa ituuu…. emmmm, kita menghadapi hasil akhir dari semua kompromi itu. Prabowo adalah seorang mantan jenderal yang kini berkuasa melalui jalur sipil (Pemilu). Ini bukan lagi sekadar kompromi, ini adalah normalisasi bayang-bayang militer dalam politik. Dengan latar belakang militer yang kuat dan koalisi politik yang sangat gemuk, ia memiliki legitimasi sipil untuk secara terbuka menempatkan orang-orang dengan etos dan latar belakang militer di banyak posisi strategis. Kekhawatiran besarnya adalah, tradisi etos militeristik yang sudah tertanam sejak Orde Baru dan Jepang, akan semakin mendominasi pengambilan kebijakan, dan supremasi sipil akan tereduksi menjadi sekadar formalitas politik belaka.”
Kami terdiam. Saya menatap langit Yogyakarta yang sudah gelap, Menyèng memandang kopi di depannya. Diskusi itu terasa seperti membuka kotak pandora sejarah, di mana setiap kemajuan reformasi dibarengi dengan kompromi yang menggerus idealisme.
“Jadi, kamu melihat ini sebagai lingkaran yang belum tuntas, di mana setiap rezim sipil pada akhirnya membuat perjanjian damai dengan kekuatan militer masa lalu untuk bertahan hidup,” simpul Menyèng, suaranya pelan.
“Begitulah. Demokrasi di Indonesia adalah tarian rumit antara elit sipil yang butuh stabilitas dan dukungan, dengan militer yang merasa sebagai ‘penjaga sah’ bangsa. Dan tarian itu, tampaknya, masih akan berlanjut,” kata saya.
Saya harus segera pulang….istirahat dan membersihkan diri. Saya antar Grace ke tempatnya dia menginap, sebuah hotel kecil yang tak jauh dari rumah saya. Nanti malam kami akan jalan lagi. Besok dia harus kembali ke Sydney melalui transit di Denpasar. (*)