Yogyakarta sering kali disebut sebagai “negeri yang terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan.” Namun, narasi romantis tersebut kini mulai berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Suara klakson yang bersahut-sahutan di Jalan Senopati, antrean panjang yang menyesakkan di Malioboro, hingga tumpukan sampah yang meluap di sudut-sudut kota menjadi bukti fisik bahwa Yogyakarta sedang tidak baik-baik saja. Fenomena overtourism bukan lagi sekadar hantu wacana dari Bangkok atau Kuta Bali; ia telah mengetuk pintu depan Keraton, menuntut jawaban atas satu pertanyaan mendasar: apakah keramaian masih bisa menjadi tolok ukur kesuksesan?
Bagaimana Yogyakarta terjebak dalam paradoks kuantitas, di mana ambisi mengejar angka kunjungan justru perlahan mengikis esensi keistimewaan yang menjadi daya tarik utamanya?.
Mitos Angka: Jebakan Kuantitas dalam Pariwisata
Selama dekade terakhir, kesuksesan pariwisata Yogyakarta hampir selalu diukur melalui lensa positivistik: berapa juta orang yang datang saat libur hari raya atau akhir tahun? Logika ini memang menggiurkan secara politis karena memberikan laporan pertumbuhan yang tampak impresif di atas kertas. Namun, secara sosiologis dan ekologis, indikator ini sangatlah dangkal.
Ketika sebuah kota hanya mengejar volume, ia sebenarnya sedang melakukan “subsidi tersembunyi” bagi para wisatawan. Wisatawan dengan daya beli rendah yang datang dalam jumlah masif menggunakan infrastruktur publik yang dibiayai pajak warga lokal, mengonsumsi air tanah yang kian menipis, dan menyumbang polusi suara serta udara yang menurunkan kualitas hidup penduduk. Jika pengeluaran rata-rata per wisatawan (spending power) tidak mampu menutupi biaya pemulihan lingkungan dan sosial tersebut, maka pariwisata bukan lagi menjadi mesin ekonomi, melainkan beban sistemik.
Erosi Identitas: Dari Ruang Hidup Menjadi Panggung Sandiwara
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari overtourism adalah proses komodifikasi ruang hidup. Yogyakarta unik karena ia merupakan “kota organik” di mana kampus, keraton, dan pasar rakyat berinteraksi secara alami. Namun, desakan pariwisata massal mulai mengubah lanskap ini menjadi “Museum Hidup” yang artifisial.
Kawasan Malioboro, misalnya, kini lebih terasa seperti koridor komersial yang kehilangan ruh manusianya. Ketika ruang publik sepenuhnya didominasi oleh atribut wisata, warga lokal mulai merasa terasing di tanahnya sendiri. Fenomena ini disebut sebagai displacement (pengusiran secara perlahan). Warga enggan berkunjung ke pusat kota karena macet dan mahalnya harga-harga yang telah “disesuaikan” dengan kantong turis. Akibatnya, interaksi autentik antara wisatawan dan penduduk lokal—yang dulunya menjadi kekuatan utama Yogyakarta—hilang digantikan oleh hubungan transaksional yang dingin.
“Pariwisata yang berhasil adalah pariwisata yang membuat warga lokal merasa bangga dan nyaman tinggal di kotanya, bukan pariwisata yang memaksa warga mengungsi demi memberi ruang bagi bus-bus besar.”
Degradasi Kualitas Pengalaman: Jebakan Destinasi Murah
Secara kritis, kita harus melihat bahwa keramaian yang melampaui daya dukung (carrying capacity) berbanding terbalik dengan kualitas pengalaman. Wisatawan yang datang ke Yogyakarta untuk mencari ketenangan budaya atau kedalaman sejarah justru akan pulang dengan rasa frustrasi karena terjebak macet atau harus berdesakan untuk sekadar melihat relief candi.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan. Ketika kualitas pengalaman menurun, wisatawan berkualitas (yang bersedia membayar lebih untuk kenyamanan dan edukasi) akan mulai meninggalkan Yogyakarta. Destinasi ini kemudian terjebak dalam status “destinasi murah permanen.” Dampaknya terasa langsung pada pelaku UMKM. Persaingan tidak lagi berdasarkan kualitas produk, melainkan perang harga yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal ini mematikan kreativitas dan martabat perajin lokal yang dipaksa memproduksi barang murah demi mengejar volume penjualan kepada turis massal.
Ancaman Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial
Secara fisik, Yogyakarta adalah wilayah yang terbatas. Eksploitasi air tanah oleh hotel-hotel besar demi melayani lonjakan tamu telah mengakibatkan sumur-sumur warga di sekitar kawasan wisata mengering. Belum lagi masalah sampah yang menjadi krisis menahun. Pariwisata massal memproduksi limbah dalam skala yang tidak mampu lagi ditampung oleh infrastruktur pembuangan sampah di Yogyakarta.
Secara sosial, ketimpangan yang lebar antara fasilitas di kawasan wisata dan pemukiman warga dapat memicu kecemburuan sosial. Pembangunan yang hanya berorientasi pada “estetika turistik” sering kali mengabaikan kebutuhan dasar warga, seperti transportasi publik yang terintegrasi dan ruang terbuka hijau yang fungsional bagi anak-anak lokal.
Menuju Paradigma Baru: Kualitas di Atas Kuantitas
Menghadapi kenyataan pahit ini, Yogyakarta tidak bisa lagi menggunakan strategi “bisnis seperti biasa.” Perlu ada pergeseran paradigma yang radikal dari Mass Tourism menuju Quality Tourism. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil antara lain:
1. Redefinisi Indikator Keberhasilan: Pemerintah daerah harus mulai berani meninggalkan angka jumlah kunjungan sebagai indikator utama. Indikator baru harus mencakup lama tinggal (length of stay), besaran belanja lokal, tingkat kebahagiaan warga lokal, dan indeks pelestarian lingkungan.
2. Manajemen Alur Wisatawan: Perlu ada regulasi ketat mengenai zonasi dan kuota kunjungan di titik-titik krusial seperti kawasan njeron beteng dan Malioboro. Teknologi informasi dapat digunakan untuk sistem reservasi dan pemantauan kepadatan secara real-time.
3. Diferensiasi Produk Wisata: Mendorong wisatawan untuk tidak menumpuk di pusat kota. Pengembangan desa wisata di Kulon Progo atau Gunungkidul harus dilakukan dengan prinsip pemberdayaan, bukan sekadar memindahkan kemacetan ke wilayah pedesaan.
4. Investasi pada Infrastruktur Berkelanjutan: Dana Keistimewaan (Danais) seharusnya dialokasikan lebih besar untuk memperbaiki transportasi publik berbasis listrik dan pengelolaan limbah yang canggih, sehingga aktivitas wisata tidak menambah beban karbon secara signifikan.
Yogyakarta berdiri di atas fondasi nilai “Hamemayu Hayuning Bawana”—sebuah filosofi untuk memperindah keindahan dunia. Pariwisata seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan filosofi tersebut, bukan justru merusaknya. Jika kita terus membiarkan keramaian menjadi satu-satunya tuhan dalam pembangunan, kita sedang mempertaruhkan masa depan Yogyakarta.
Pariwisata yang hebat bukanlah pariwisata yang memadati trotoar hingga sesak, melainkan pariwisata yang memuliakan martabat penduduknya dan menjaga kelestarian warisannya. Yogyakarta harus kembali menjadi kota yang “istimewa” bukan karena jumlah orang yang datang, melainkan karena kualitas hidup dan kedalaman budaya yang ditawarkannya. Sudah saatnya kita berhenti menghitung kepala, dan mulai menghitung makna. (*)