Sleman – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan tanda ketidakseimbangan alam yang dipicu oleh kesalahan manusia, khususnya kebijakan politik yang mengabaikan keadilan ekologis.
Berbicara pada Konferensi Daerah (Konferda) PDIP DIY, Sabtu (6/12/2025), Hasto menyebut kerusakan hutan dan banjir sebagai akibat langsung dari “Kapitalisasi kekuasaan politik yang luar biasa” yang mengubah lahan rakyat menjadi kepentingan korporasi. Ia menegaskan bahwa politik lingkungan harus kembali pada garis ajaran Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri: menghargai kehidupan, menolak eksploitasi, dan menegakkan keadilan.
Menurut Hasto, ketiadaan keadilan dalam penguasaan lahan—termasuk maraknya tambang ilegal dan pembalakan liar—menjadi akar dari bencana ekologis yang terus berulang. “Bencana ini adalah konsekuensi dari absennya keadilan. Tidak ada redistribusi aset sebagaimana dicanangkan Bung Karno,” tegasnya.
Ia menginstruksikan kader PDIP di Yogyakarta untuk bergerak melakukan aksi nyata, mulai dari pembersihan Kali Code dan Kali Winongo hingga kampanye penghijauan berbasis gerakan rakyat.
Hasto menegaskan, “Justice for all harus menjadi orientasi politik PDIP hari ini. Merawat pertiwi adalah panggilan ideologis, bukan slogan.” (Yud)