Jakarta – Di tengah gelombang unjuk rasa dan krisis kepercayaan publik terhadap parlemen, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan langkah tegas pemerintah bersama pimpinan partai politik untuk meredam gejolak yang mengguncang negeri.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025). Didampingi seluruh pimpinan partai politik di DPR, pernyataan resmi itu dimulai pukul 15.15 WIB, di tengah memanasnya situasi nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah menerima laporan lengkap dari ketua umum partai-partai politik serta pimpinan DPR terkait gejolak di masyarakat.
Presiden mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menyepakati pencabutan sejumlah kebijakan yang selama ini memicu kekecewaan rakyat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Selain itu, partai politik juga disebut telah mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan yang membuat pernyataan kontroversial dan memicu keresahan. Sanksi dijadwalkan berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
Meski membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, Prabowo juga memberi peringatan keras terkait potensi gangguan keamanan.
“Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan akan bersikap tegas dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi rakyat dengan agenda melawan hukum.
Meski memberi peringatan soal ancaman keamanan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak rakyat untuk menyuarakan pendapat.
“Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi,” ucapnya.
Momen penting itu turut dihadiri jajaran elit politik, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Partai Demokrat diwakili oleh Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono, sementara PKS diwakili Muhammad Kholid. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin.
Kehadiran lengkap para pimpinan politik ini disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk meredakan situasi dan mengembalikan kepercayaan publik. (Ep)
Berita ini juga dimuat di newslinkindonesia.com