Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Senin, 23 Juni 2025.
Penunjukan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan mempercepat pembangunan koperasi sebagai ujung tombak distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, program Koperasi Merah Putih adalah salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo yang dirancang untuk memangkas rantai pasok antara produsen dan konsumen, sekaligus memperkuat struktur ekonomi kerakyatan dari akar rumput.
Koperasi Merah Putih juga diarahkan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pupuk, gas elpiji, dan bantuan sosial dari pemerintah. Peran koperasi sebagai penyambung antara pemerintah dan warga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi serta mempercepat pemerataan ekonomi desa.
Sebagai Ketua Satgas, Zulkifli Hasan akan memimpin pelaksanaan program ini dengan dukungan jajaran kementerian terkait. Dalam rapat terbatas tersebut, hadir pula Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, yang menyampaikan bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah resmi dibentuk di seluruh Indonesia, sesuai dengan target tahap pertama program.
Tahapan pelaksanaan program terdiri dari tiga fase utama, yakni pembentukan koperasi, pembangunan dan pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi. Capaian pembentukan koperasi yang telah diselesaikan menjadi sinyal positif bagi kelanjutan fase pembangunan dan pengoperasian.
Pemerintah juga membentuk satuan tugas lintas kementerian yang dipimpin oleh Menko Pangan, untuk memastikan program ini terintegrasi dan berjalan efektif hingga ke tingkat desa. Satgas ini akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan menciptakan model distribusi kebutuhan pokok yang lebih adil dan efisien melalui sistem koperasi. (Ep)
