Jakarta – Pemerintah memberi sinyal kuat akan menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan ini akan dikaji dengan skema Public Service Obligation (PSO) untuk menjamin keberlanjutan layanan transportasi publik strategis tersebut.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan Whoosh tengah dimatangkan. Ia menyebut, pemerintah akan mengambil porsi tertentu dalam skema PSO karena proyek kereta cepat termasuk dalam layanan publik yang menjadi tanggung jawab negara.
“Untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan menambahkan, selain pemerintah, konsorsium pengelola Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), juga akan ikut menanggung biaya operasional. Ia menegaskan, pembiayaan utang dan pengelolaan aset akan dilakukan secara gotong royong antara pemerintah, BUMN, dan badan usaha lainnya.
Rosan memastikan, pemerintah tidak akan lepas tangan. Menurutnya, kehadiran negara mutlak diperlukan mengingat Whoosh merupakan bagian dari prasarana transportasi massal.
Beban Utang dan Kerugian BUMN
Proyek KCJB hingga kini masih dibayangi beban utang besar. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI), entitas anak KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat kerugian mencapai Rp4,195 triliun sepanjang 2024.
Jika dihitung secara rata-rata, kerugian konsorsium BUMN Indonesia dari beban KCIC mencapai sekitar Rp11,49 miliar per hari. Hingga semester I-2025, PSBI kembali mencatat rugi Rp1,625 triliun.
Adapun struktur kepemilikan PSBI terdiri atas KAI dengan saham 58,53 persen, Wika 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII 1,03 persen. KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Prabowo Tegaskan Pemerintah Siap Bayar
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan menanggung pembiayaan Whoosh. Ia menilai, masyarakat tidak perlu khawatir karena dana untuk pembayaran telah disiapkan dalam APBN.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat. (Koruptor) Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela,” ucapnya usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025),
Prabowo menambahkan, anggaran tersebut sebagian bersumber dari dana hasil penghematan negara, termasuk dari penindakan terhadap praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa uang negara akan dikelola untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar utang proyek strategis nasional seperti Whoosh. (Ep)