Pada penghujung abad ke-18, tepatnya 31 Desember 1799, sejarah mencatat sebuah peristiwa besar yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), konglomerasi multinasional pertama di dunia yang telah merajai samudra selama hampir dua abad, resmi dinyatakan bubar dalam kondisi bangkrut. Peristiwa ini bukan sekadar kegagalan bisnis biasa, melainkan runtuhnya sebuah entitas yang selama ini beroperasi sebagai “negara di dalam negara”.
Fajar Kejayaan: Awal Mula dan Hak Octrooi
Lahir pada 20 Maret 1602, VOC dibentuk atas inisiatif pemerintah Belanda untuk menghentikan persaingan destruktif antarpedagang Belanda sendiri. Kekuatan utama VOC terletak pada Hak Octrooi—sebuah lisensi istimewa dari pemerintah Belanda yang memberikan kewenangan kedaulatan kepada perusahaan swasta. Dengan hak ini, VOC bisa mencetak uang sendiri, memelihara angkatan perang, membangun benteng, hingga menyatakan perang atau damai dengan raja-raja di Asia.
Keberhasilan awal VOC didorong oleh penguasaan titik strategis. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC memindahkan pusat operasinya ke Batavia (Jakarta) pada 1619. Dari sini, mereka menerapkan sistem monopoli yang ketat, terutama di Kepulauan Maluku yang merupakan sumber utama cengkih dan pala dunia. Kinerja VOC di masa keemasan ini sangat luar biasa, mampu memberikan dividen tahunan rata-rata 18% selama hampir 200 tahun, menjadikannya perusahaan paling berharga dalam sejarah manusia.
Puncak Kinerja dan Benih-Benih Keropos
Hingga pertengahan abad ke-18, VOC tampak tak terkalahkan. Mereka menguasai jalur perdagangan dari Tanjung Harapan hingga Jepang. Namun, kesuksesan finansial ini menutupi keroposnya fondasi internal. Kinerja VOC mulai menurun secara kualitatif ketika mereka beralih fokus dari “perusahaan dagang” murni menjadi “penguasa wilayah”.
Penguasaan wilayah di Jawa dan pulau-pulau lain memaksa VOC membiayai birokrasi yang amat besar dan militer yang mahal. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari selisih harga dagang, kas perusahaan justru habis untuk memadamkan pemberontakan lokal dan mengelola administrasi pemerintahan yang tidak efisien. Ketidakmampuan VOC membedakan antara aset perusahaan dan biaya pemerintahan menjadi awal dari bencana finansial.
Penyebab Utama: Korupsi, Utang, dan Persaingan
Runtuhnya VOC sering dirangkum dalam plesetan nama aslinya menjadi Vergaan Onder Corruptie (Runtuh Karena Korupsi). Korupsi terjadi di setiap level, dari gubernur jenderal hingga kelasi kapal. Para pejabat VOC sering melakukan perdagangan gelap di luar pembukuan resmi perusahaan demi memperkaya diri sendiri.
Akibatnya, barang dagangan yang sampai ke gudang perusahaan berkurang drastis, sementara biaya operasional tetap tinggi.
Selain korupsi, faktor eksternal turut mempercepat kematian VOC:
1. Persaingan dengan Inggris: East India Company (EIC) milik Inggris mulai mengadopsi model perdagangan yang lebih liberal dan efisien, perlahan menggeser dominasi VOC di pasar tekstil dan teh.
2. Beban Perang: Perang melawan kekuatan lokal seperti Kesultanan Mataram dan Gowa, serta keterlibatan Belanda dalam perang di Eropa (Perang Inggris-Belanda Keempat), menguras habis cadangan kas.
3. Perubahan Selera Pasar: Dunia mulai beralih dari rempah-rempah yang mahal ke komoditas seperti gula, kopi, dan teh. VOC terlambat melakukan diversifikasi dan terjebak pada sistem monopoli rempah yang pasarnya mulai jenuh.
Kerugian dan Beban yang Diwariskan
Pada saat pembubarannya, VOC meninggalkan utang yang sangat besar, mencapai 136,7 juta gulden. Kekayaan yang dulu melimpah berubah menjadi tumpukan liabilitas yang harus ditanggung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Kerugian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga moral. Citra Belanda di mata internasional jatuh akibat buruknya manajemen perusahaan yang menyebabkan penderitaan hebat bagi penduduk pribumi di Nusantara.
Seluruh aset VOC, termasuk kantor dagang, benteng, dan wilayah kekuasaan di Nusantara, diambil alih oleh pemerintah Belanda. Transisi ini menandai dimulainya era kolonialisme resmi negara, di mana Hindia Belanda tidak lagi dikelola oleh direktur perusahaan (Heeren XVII), melainkan oleh seorang Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Belanda.
Strategi Dagang Pasca-VOC: Menuju Eksploitasi Sistematis
Pemerintah Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem monopoli dagang tradisional gaya VOC yang telah usang. Untuk menutup utang warisan VOC dan membiayai perang di Eropa, muncul strategi dagang baru:
– Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Pada 1830, Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem di mana rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa (kopi, nila, tebu). Strategi ini sangat menguntungkan kas Belanda ( Batig Slot ), namun menyengsarakan rakyat.
– Sentralisasi Produksi: Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai pembeli, tetapi sebagai pengatur produksi di hulu. Tanah-tanah di Jawa diubah menjadi perkebunan besar yang dikelola secara birokratis.
– Liberalisme Ekonomi (Pintu Terbuka): Pada akhir abad ke-19, strategi bergeser kembali ke arah swasta melalui UU Agraria 1870, mengizinkan investor asing menanam modal di Hindia Belanda, namun tetap di bawah pengawasan ketat negara.
Risiko dan Konsekuensi Jangka Panjang
Strategi baru ini membawa risiko yang signifikan. Pertama, risiko sosial dan kemanusiaan. Penindasan melalui Tanam Paksa memicu perlawanan intelektual di Belanda sendiri (seperti tulisan Multatuli) yang akhirnya melahirkan Politik Etis. Kedua, risiko ketergantungan ekonomi. Dengan memfokuskan Nusantara sebagai penyedia bahan mentah, struktur ekonomi Indonesia menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global—sebuah pola yang dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Secara keseluruhan, runtuhnya VOC pada 31 Desember 1799 adalah bukti bahwa kekuatan ekonomi sebesar apa pun akan tumbang jika digerogoti dari dalam oleh korupsi dan ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. Transformasi dari perusahaan menjadi negara kolonial memang menyelamatkan finansial Belanda untuk sementara, namun ia menanamkan benih eksploitasi yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia selama 350 tahun.(*)