Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan acara yang rencananya akan digelar di UC Hotel pada Senin, 18 Agustus 2025. Acara yang diklaim bertajuk “Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80” ini dibatalkan dengan dua alasan utama: prosedural dan politis.
Juru Bicara UGM, Dr. I Made Andi Arsana, dalam siaran pers resminya menyatakan bahwa UC Hotel tidak memfasilitasi kegiatan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan.
Kronologi Pemesanan yang Janggal
Pembatalan ini bermula dari proses pemesanan yang tidak transparan. Menurut pihak UGM, pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seorang bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel untuk memesan ruang pertemuan. Aida awalnya menyampaikan bahwa acara tersebut adalah “pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja” dan “rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan.”
Pihak UC Hotel merespons secara profesional, meminta rincian kegiatan dan kebutuhan ruangan. Aida juga menyebut bahwa ketua panitia bernama Bangun Sutoto dan “Keamanan Internal UGM” akan datang untuk konfirmasi. Namun, hingga siaran pers ini dibuat, keduanya tidak pernah datang.
Aida sempat mengirimkan bukti transfer uang muka (down payment) yang kemudian langsung dikembalikan oleh pihak UC Hotel karena adanya ketidaksesuaian informasi.
Ditemukan Perbedaan Mendasar
UGM menerima informasi terpercaya dari berbagai sumber, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa acara yang sesungguhnya akan digelar adalah peluncuran buku berjudul “JOKOWI’s WHITE PAPER.” Buku ini diklaim merupakan karya dari RRT (Roy-Rismon-Tifa).
UGM memandang acara ini memiliki nuansa politis yang kuat dan tidak berkaitan langsung dengan universitas. Oleh karena itu, UGM menolak untuk terlibat dan memfasilitasinya.
Keputusan ini juga diambil karena adanya perbedaan mencolok antara informasi yang diberikan saat pemesanan dengan tujuan acara yang sebenarnya.
UGM menegaskan bahwa mereka menghormati aspirasi setiap warga negara, tetapi menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. UGM juga berkomitmen untuk mendukung pertukaran gagasan yang sehat dan menjaga kondisi yang kondusif di masyarakat.
“Bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan,” tutup I Made Andi Arsana. (Yud)